Kependudukan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dilihat dari jumlah penduduknya ada pada posisi keempat di dunia, dengan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi. Esensi tugas program Keluarga Berencana (KB) dalam hal ini telah jelas yaitu menurunkan fertilitas agar dapat mengurangi beban pembangunan demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, definisi KB yakni upaya meningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan data dari SDKI 2002 – 2003, angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) mengalami peningkatan dari 57,4% pada tahun 1997 menjadi 60,3% pada tahun 2003. Pada 2015 jumlah penduduk Indonesia hanya mencapai 255,5 juta jiwa. Namun, jika terjadi penurunan angka satu persen saja, jumlah penduduk mencapai 264,4 juta jiwa atau lebih. Sedangkan jika pelayanan KB bisa ditingkatkan dengan kenaikan CPR 1%, penduduk negeri ini sekitar 237,8 juta jiwa (Kusumaningrum, 2009).

Menurut SDKI 2002-2003 Pada tahun 2003, kontrasepsi yang banyak digunakan adalah metode suntikan (49,1 persen), pil (23,3 persen), IUD/spiral (10,9 persen), implant (7,6 persen), MOW (6,5 persen), kondom (1,6 persen), dan MOP (0,7 persen) (Kusumaningrum, 2009).

 PERMASLAHAN PENDUDUK INDONESIA

1.    Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif

a.    Jumlah Penduduk Besar

Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar:

1)     Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.

2)     Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk
besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:

1)     Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.

2)    Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.
b.    Pertumbuhan Penduduk Cepat

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.

Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:

a.    Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi
kemampuan peningkatan produksi.

b.    Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera

c.    Persebaran Penduduk Tidak Merata

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi (km2).

Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

2.     Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

a.    Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah

Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:
1)Angka Kematian

2)Angka Harapan Hidup

Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi  dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

b.    Tingkat Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan  berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakuka oleh pemerintah membawa dampak positif yang  signifikan  terhadap kesejahteraan penduduk.

c.    Tingkat Kemakmuran yang Rendah

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak penduduk Indonesia yang hidup miskin?

B.    DAMPAK PERMASALAHAN PENDUDUK TERHADAP PEMBANGUNAN
Penduduk adalah objek dan subyek pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subyek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Bagaimana potensi dan tantangan pembangunan di Indonesia? Kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia sangat besar. Ini merupakan suatu potensi. Masalahnya adalah  sanggupkah penduduk Indonesia mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam yang melimpah itu?  Fakta menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam (penambangan) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan asing. Proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah juga sering menggunakan bantuan (assistance)  perusahaan asing. 
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki penduduk Indonesia. Penguasaan teknologi dan kepemilikan modal terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia ditunjukkan dengan GDP perkapita  yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan. Secara terperinci faktor kependudukan yang menghambat pembangunan adalah:

1.    Rendahnya kualitas SDM penduduk Indonesia

Salah satu indikator kemakmuran suatu negara adalah volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduknya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kualitas SDM penduduk suatu negara. Jadi kualitas SDM merupakan faktor penentu kemakmuran. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan?
2.    Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Penduduk merupakan potensi sekaligus beban pembangunan. Penduduk yang berkualitas (produktif) merupakan potensi/kekuatan pembangunan. Sedangkan penduduk dengan kualitas rendah (non produktif) merupakan beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat menjadi kekuatan sekaligus beban. Ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Bagi Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban pembangunan. Mengapa? Jumlah penduduk Indonesi saat ini sudah cukup besar. Tetapi kualitas hidupnya (kemakmurannya) masih rendah.  Apabila pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi, maka kualitas hidup (kemakmuran) akan semakin menurun.

C.    UPAYA-UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN 

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:
1.    Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).

2.    Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:

 a.    Program Transmigrasi

b.    Pembangunan lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur.

3.    Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:

a.    Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

 b.    Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin

4.    Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan:

a.     Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia.

b.    Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
c.    Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di lembaga pendidikan milik pemerintah
d.    Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja
e.    Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah
5.    Tingkat  pendapatan yang rendah diatasi dengan:

a.    Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.

b.    Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

c.    Penyederhanaan birokrasi dalam   perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.

6. Dukungan masyarakat

Masyarakat perlu berpartisipasi dengan diaadakanya program-program dari pemerintah, karena memang masyarakatlah yang berperan penting dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di Indonesia.